Page 519 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA496mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Namun, pendelegasian kewenangan ini bukanlah cek kosong. Sekalipun Pasal 23A UUD 1945 tidak secara eksplisit merumuskan prinsipprinsip pengenaan pajak, pembentuk undang-undang tetap terikat oleh prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pasal-pasal lain UUD 1945, seperti keadilan, kepastian hukum, serta kesamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum.688 Prinsip-prinsip konstitusional ini sejalan dengan asas-asas umum dalam teori perpajakan, yaitu transparansi, disiplin, keadilan atau equality, serta efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, setiap kebijakan pajak yang dirumuskan melalui undang-undang harus diuji kesesuaiannya dengan asas-asas tersebut.Dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan daerah, Mahkamah menggarisbawahi bahwa setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi otonomi tersebut diperlukan pembiayaan yang memadai, salah satunya bersumber dari pajak daerah dan retribusi. UU 28/2009 hadir sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 23A UUD 1945 dalam konteks pajak daerah. Undang-undang ini menetapkan jenis pajak yang dapat dipungut daerah, termasuk pajak hiburan. Pasal 42 ayat (1) UU 28/2009 menentukan bahwa objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, dan pada ayat (2) huruf g dimasukkan antara lain permainan bilyar, golf, dan boling. Dengan 688. ASH, %u201cPajak Olahraga Golf Langgar Konstitusi,%u201d Hukum Online, July 19, 2012, https://www.hukumonline.com/berita/a/pajak-olahraga-golf-langgarkonstitusi-lt5007794a43031/.