Page 518 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA495Mahkamah diminta untuk mengembalikan konsistensi sistem hukum dimana menempatkan golf di tempat yang seharusnya%u2014sebagai olahraga%u2014dan memastikan bahwa pelaku usaha di bidang sarana olahraga diperlakukan secara adil, setara, dan tidak diskriminatif dalam sistem perpajakan nasional.DikabulkanMahkamah Konstitusi dalam perkara a quo memulai pertimbangannya dengan menegaskan terlebih dahulu persoalan konstitusional yang diajukan para Pemohon. Permohonan ini tidak sekadar memperdebatkan apakah negara boleh memungut pajak, melainkan mempertanyakan keadilan cara negara mengkonstruksi kegiatan tertentu%u2014dalam hal ini olahraga golf%u2014sebagai objek pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Undang-Undang UU 28/2009. Menurut para Pemohon, pengenaan pajak hiburan terhadap golf melahirkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif, sehingga bertentangan dengan jaminan konstitusional atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin UUD 1945.687Sebelum masuk pada inti penilaian konstitusionalitas norma, Mahkamah menguraikan kerangka konstitusional tentang pajak. Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini berarti Konstitusi mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang kewenangan untuk merumuskan dan 687. Mayasanto, %u201cPengusaha Lapangan Golf Gugat UU Pajak dan Retribusi Daerah.%u201d