Page 517 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA4943/2005 sudah lebih dulu hadir dan memberikan kerangka dasar tentang keolahragaan, termasuk perintah agar tata kelola pajak terkait kegiatan olahraga dirumuskan sesuai sistem perpajakan. UU 28/2009 seharusnya menjalankan mandat itu secara selaras. Namun, dengan memasukkan golf sebagai hiburan, UU 28/2009 justru memproduksi norma yang tidak sejalan dengan undang-undang yang menjadi rujukan sebelumnya. Dengan kata lain, terdapat disharmoni regulasi dan penyimpangan dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri.Dalam kacamata Yusril, semua ini bermuara pada satu simpulan: pembedaan perlakuan pajak terhadap penyedia sarana olahraga golf dibanding penyedia sarana olahraga lainnya, semata karena golf dikonstruksi sebagai hiburan, adalah diskriminatif dan inkonstitusional.686 Para Pemohon, sebagai badan hukum yang sah dan bagian dari sistem keolahragaan nasional, berhak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dalam hal pengenaan pajak dan retribusi daerah. Menempatkan golf ke dalam rezim pajak hiburan berarti menyimpang dari kerangka hukum keolahragaan, menciptakan ketidakpastian hukum, serta membuka peluang pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan non-diskriminasi yang dijaga oleh konstitusi.Karena itu, menurut Yusril, rumusan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 khususnya pada kata %u201cgolf%u201d tidak sejalan dengan perintah UU Sistem Keolahragaan Nasional dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan menghapus atau menyatakan tidak mengikatnya frasa %u201cgolf%u201d dalam pasal tersebut, 686. Putusan Nomor 52/PUU-IX/2011.