Page 513 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA490olahraga lain yang secara fungsi tidak berbeda%u2014samasama menyediakan lapangan dan fasilitas latihan%u2014tidak dikategorikan sebagai hiburan dan tidak dipungut pajak hiburan. Kerugian ini juga memiliki karakter konstitusional, karena menyentuh langsung hak atas perlakuan yang sama dan hak bebas dari diskriminasi yang dijamin konstitusi. Bagi Yusril, konstruksi ini telah memenuhi unsur-unsur %u201ckerugian konstitusional%u201d sebagaimana dirumuskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan pentingnya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007..Dari sudut pandang legal standing, Yusril menegaskan bahwa para Pemohon jelas memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir kali diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 membuka pintu bagi badan hukum publik maupun privat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Para Pemohon adalah perseroan terbatas dan asosiasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, wajib pajak yang sah, dan dapat menunjukkan kerugian konstitusional yang spesifik serta hubungan sebab-akibat langsung antara kerugian itu dan berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009. Dengan demikian, menurut Yusril, tidak ada alasan untuk meragukan kedudukan hukum mereka di hadapan Mahkamah.Selanjutnya, Yusril menarik garis besar dari arsitektur hukum keolahragaan nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU 3/2005) secara tegas memposisikan olahraga sebagai bagian