Page 510 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA487DPR, ini bukan menyimpang dari konstitusi. Hal ini sebenarnya sebuah konsekuensi dari desain hubungan pusat%u2013daerah yang memberi ruang kepada daerah untuk mengatur sumber-sumber fiskalnya sendiri.Lebih jauh, DPR menempatkan isu ini sebagai wilayah kebijakan pembentuk undang-undang yang pada prinsipnya dapat disempurnakan melalui mekanisme legislasi. Mereka menyatakan bahwa jika masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, ruangnya berada pada proses pembentukan undang-undang berikutnya. Di sini, DPR sedang menyodorkan satu argumen tata negara yang klasik bahwa pengadilan konstitusi tidak boleh menggantikan preferensi kebijakan legislator, kecuali bila terbukti melampaui batas konstitusional.DPR juga mengaitkan pembentukan UU 28/2009 dengan tujuan memperkuat kewenangan daerah, yang ditopang oleh penyusunan naskah akademik, pembahasan lintas kementerian, dan proses legislasi yang didesain untuk memperluas objek pajak demi menopang pembiayaan daerah. Dengan menonjolkan aspek historis pembentukan itu, DPR sedang memberi konteks bahwa memasukkan golf tidak lahir dari kehendak sewenang-wenang, melainkan dari rancangan kebijakan fiskal yang lebih besar yakni penguatan otonomi melalui pendalaman basis penerimaan.Jika disatukan, kontra-argumentasi Pemerintah dan DPR membentuk satu bangunan besar: konstitusi tidak memerintahkan negara untuk memperlakukan semua aktivitas olahraga secara identik dalam pajak bahwa konstitusi memberi ruang kebijakan kepada legislator. Ruang kebijakan tersebut memperbolehkan legislator untuk membuat klasifikasi berbasis ability to pay, kriteria pajak daerah yang