Page 504 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA481lain, negara juga telah berkomitmen secara normatif untuk memajukan olahraga dan menjamin perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang, termasuk badan hukum. Di tengah dua kepentingan itulah para pemilik dan pengelola lapangan golf ini berdiri, menyatakan bahwa dalam kasus golf, keseimbangan itu telah terganggu. Melalui Mahkamah Konstitusi, mereka meminta agar peta besar hubungan antara fiskal, olahraga, dan konstitusi ditata ulang, sehingga pajak terhadap golf tidak lagi menjadi simbol dari diskriminasi pajak atas sebuah cabang olahraga yang kebetulan berlabel %u201celit%u201d, melainkan bagian dari arsitektur hukum yang konsisten, adil, dan sejalan dengan cita-cita konstitusional.Argumentasi Kontra Dalam logika Pemerintah dan DPR, perkara pajak golf sejak awal tidak boleh dipersempit menjadi sekadar pertanyaan apakah golf olahraga atau hiburan melainkan harus dibaca sebagai kewenangan fiskal dalam negara kesatuan yang mendesentralisasikan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Norma pajak daerah, dianggap sebagai instrumen konstitusional untuk memastikan otonomi berjalan dengan kemampuan fiskal berbasis pajak. Dari titik inilah Pemerintah menolak cara Pemohon memotret norma a quo sebagai pembedaan yang diskriminatif. Pemerintah justru membalikkan fokusnya dimana pembedaan adalah sesuatu yang inheren dalam pajak, karena pajak bekerja melalui klasifikasi dan sebenarnya yang diuji bukan ada atau tidaknya pembedaan, melainkan rasionalitas pembedaan itu. Pengaturan Pertanggungjawaban Mutlak Wajib Pajak Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Dan