Page 503 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA480karena istilah %u201cgolf%u201d dipaksa masuk kategori %u201chiburan%u201d yang secara gramatikal, sistemik, dan empiris bertentangan dengan berbagai peraturan dan praktik keolahragaan yang lebih dahulu ada. Asas keseimbangan pun retak karena kepentingan fiskal negara dan daerah diutamakan secara berlebihan dibanding kepentingan sah pelaku usaha dan agenda pembangunan olahraga nasional.669Di hadapan Mahkamah Konstitusi, para Pemohon merumuskan petitum yang relatif terukur. Mereka tidak menuntut pembatalan keseluruhan rezim pajak hiburan daerah, dan tidak pula mempersoalkan jenis-jenis hiburan lain yang memang sejak awal lazim dipajaki sebagai hiburan. Yang mereka minta hanyalah agar Mahkamah menyatakan bahwa frasa %u201cgolf%u201d dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.670 Dengan kata lain, mereka memohon agar golf dikeluarkan dari kategori hiburan dalam konteks pajak hiburan daerah, sehingga rezim fiskal yang berlaku terhadap golf kembali konsisten dengan kedudukannya sebagai cabang olahraga dalam sistem hukum nasional.Pada akhirnya, permohonan ini dapat dibaca sebagai upaya untuk menyelaraskan tiga subsistem hukum yang selama ini berjalan sendiri-sendiri: hukum pajak, hukum keolahragaan, dan hukum konstitusi. Di satu sisi, negara membutuhkan penerimaan pajak dan memberi ruang bagi daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan. Di sisi 669. Putusan Nomor 52/PUU-IX/2011.670. Pranyoto, %u201cImplikasi Pungutan Pajak Berganda terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Perorangan atas Dividen.%u201d