Page 506 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA483ekonomis objek dan kemampuan membayar subjek. Dengan cara pandang ini, pemilihan golf (bersama biliar dan boling) sebagai objek Pajak Hiburan diposisikan sebagai seleksi yang rasional karena nilai ekonomisnya tinggi dan kemampuan membayar penanggung pajaknya dinilai memadai.Keadilan yang diklaim Pemerintah di sini bukan keadilan aritmetika yang memaksa semua orang diperlakukan identik, melainkan keadilan substantif dimana hal yang sama diperlakukan sama, hal yang berbeda diperlakukan berbeda. Pemerintah secara eksplisit menyatakan bahwa justru tidak adil bila, hanya karena golf dikenai pajak maka semua permainan lain harus dikenai pajak tanpa membedakan daya pikul. Di titik ini, Pemerintah memosisikan Pemohon sebagai pihak yang mencampuradukkan keseragaman dengan keadilan. Sehingga seolah-olah keadilan menuntut perlakuan seragam, padahal keadilan pajak dalam argumen Pemerintah menuntut perlakuan proporsional terhadap kemampuan.Argumen ability to pay itu kemudian diperluas ke teori fungsi pajak. Pemerintah mengaitkan pajak bukan hanya dengan fungsi budgeter (sumber pembiayaan pemerintahan) tetapi juga fungsi regulerend, termasuk peran pajak dalam menyeimbangkan konflik kepentingan kelompok kaya dan miskin, serta memastikan peran negara dalam alokasi, distribusi, dan stabilisasi.673 Dengan memasukkan bahasa distribusi dan stabilisasi, Pemerintah sebenarnya sedang memindahkan perkara ini ke wilayah teori negara dimana pajak dipresentasikan sebagai instrumen tata kelola keadilan 673. Fitria Arianty, %u201cAnalisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau dari Azas Keadilan,%u201d Jurnal Administrasi Bisnis Terapan 5, no. 1 (December 2022): 1%u201321, https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034.