Page 508 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA485Pada saat yang sama, Pemerintah menautkan klasifikasi ini dengan agenda besar desentralisasi fiskal. Mereka menyebut perluasan basis pajak daerah sebagai salah satu upaya meningkatkan demokratisasi perpajakan dan memperkuat local taxing power demi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan bahasa itu, Pemerintah ingin menyatakan bahwa golf%u2014dengan ability to pay yang dianggap tinggi%u2014adalah sumber penerimaan yang %u201cmasuk akal%u201d bagi daerah. Klasifikasi ini tidak dilukiskan sebagai tindakan menghukum olahraga, melainkan sebagai strategi merawat kemandirian daerah melalui instrumen yang secara karakter cocok ditarik di tingkat lokal.Kunci lain yang dipakai Pemerintah untuk mematahkan dalil Pemohon adalah penegasan objek norma yang dikenai pajak, menurut Pemerintah, adalah permainan golf dan bukan olahraga golf. Penegasan ini bukan sekadar permainan kata, melainkan strategi membedakan dimensi keolahragaan sebagai sistem pembinaan prestasi dari dimensi permainan berbayar sebagai konsumsi jasa. Dalam logika Pemerintah, saat golf menjadi permainan yang dinikmati dengan dipungut bayaran, ia masuk ke rezim Pajak Hiburan sebagaimana definisi hiburan dalam UU 28/2009. Dengan demikian, Pemohon dianggap keliru sejak premis karena menyerang norma seolah-olah negara memajaki olahraga sebagai proyek kebijakan publik, padahal yang dipajaki adalah aktivitas permainan yang dikonsumsi melalui jasa penyelenggaraan.675Di bagian lain, Pemerintah memperkuat premis tersebut dengan perbandingan internasional. Mereka menyatakan bahwa di banyak negara permainan golf 675. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011.