Page 509 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA486bahkan tidak selalu dipahami sebagai olahraga, melainkan %u201csebuah game%u201d yang dimainkan untuk kesenangan dan hiburan.676 Dengan rujukan ini, Pemerintah berupaya menunjukkan bahwa kategorisasi golf sebagai hiburan bukan anomali Indonesia-sentris, melainkan salah satu cara yang dikenal dalam praktik perbandingan, sehingga keberatan Pemohon dianggap lebih merupakan preferensi konseptual ketimbang keberatan konstitusional.Pemerintah juga menyandarkan pembelaannya pada klaim kepastian hukum. Mereka menegaskan bahwa UU 28/2009 sudah mengatur secara jelas siapa subjek dan siapa wajib pajak untuk permainan golf, apa dasar pengenaan pajaknya, serta batas tarif maksimal yang kemudian ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, dalil bahwa norma ini melanggar kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama diposisikan tidak berdasar, karena justru norma menyediakan struktur yang terang mengenai relasi fiskal antara penikmat hiburan, penyelenggara, dan pemerintah daerah sebagai pemungut.Adapun DPR mempertahankan bahwa memasukkan golf sebagai objek pajak hiburan tidak bertentangan dengan karakter pajak daerah, karena objek pajaknya bersifat lokal dan immobile. DPR juga menekankan dua fungsi pajak daerah sekaligus yakni pajak sebagai sumber penerimaan dan sebagai instrumen pengaturan.677 Dalam pembacaan 676. Stanley Guillaume et al., %u201cThe Global State of Play: A Study of the Demographic Characteristics of Disability Golfers,%u201d PM&R 15, no. 10 (October 2023): 1309%u201317, https://doi.org/10.1002/pmrj.12955.\\\%uc0\\\%u8221{} {\\\\i{}PM&R} 15, no. 10 (October 2023677. Geoffrey Brennan and James M. Buchanan, %u201cTax Instruments as Constraints on the Disposition of Public Revenues,%u201d Journal of Public Economics 9, no. 3 (June 1978): 301%u201318, https://doi.org/10.1016/0047-2727(78)90013-0.