Page 104 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA81melalui kategori %u201cpaham lain%u201d yang dinilai hendak mengganti atau mengubah Pancasila dan UUD 1945 membuka ruang penafsiran yang sangat luas. Dalam kerangka negara hukum, keterbukaan penafsiran pada norma yang berimplikasi langsung terhadap pembatasan hak berserikat menimbulkan risiko penerapan yang tidak konsisten serta memperbesar diskresi pemerintah tanpa pengaman yang memadai.Yusril menggambarkan situasi yang tampak sepele tetapi memiliki konsekuensi hukum. Seorang ulama berceramah di masjid dan menjelaskan bahwa tujuan ajaran sosial dalam Islam adalah membangun masyarakat %u201cbaldatun thayyibatun wa rabbun ghafur%u201d, negeri yang baik dengan ampunan Tuhan. Dalam kacamata normatif Islam, ini adalah cita-cita luhur yang menggambarkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Namun, jika tafsir ditarik ke ranah Perppu Ormas, bisa saja ada pihak yang menuduh bahwa cita-cita seperti itu hendak menggantikan Pancasila dengan konsep negara Islam tertentu. Disinilah bahaya laten dari frasa %u201cbertentangan dengan Pancasila%u201d.140 Ia bisa digunakan untuk mempertanyakan apakah gagasan tentang %u201cnegara yang baik dan diampuni Tuhan%u201d berbeda dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lalu kemudian menggolongkan perbedaan itu sebagai bentuk pertentangan dengan Pancasila.Pertanyaan berikutnya yang diajukan Yusril sangat mendasar, siapa yang berwenang memutuskan bahwa sebuah organisasi %u201cmenganut, mengembangkan, dan menyebarkan%u201d paham yang bertentangan dengan Pancasila. 140. Imam Budilaksono, %u201cPakar Kritisi Sifat Kegentingan Memaksa Perppu Ormas,%u201d Antara, October 18, 2017, https://www.antaranews.com/berita/659461/pakarkritisi-sifat-kegentingan-memaksa-perppu-ormas.