Page 177 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA154putusan pengadilan dijalankan. Karena fungsi penghubung tersebut menentukan nasib perkara dan hak warga, kepastian mengenai siapa yang berwenang di dalam struktur Kejaksaan menjadi isu yang berimplikasi konstitusional.238Dari sudut sejarah, fungsi yang kini dikenal sebagai kejaksaan telah lama hadir dalam bentuk yang berbeda. Pada masa Hindia Belanda, lembaga penuntutan dikenal sebagai Openbaar Ministerie.239 Para pejabatnya, antara lain Officier van Justitie dan Magistraat, mewakili kepentingan pemerintah kolonial dalam persidangan pada berbagai forum peradilan, dari Landraad hingga Hooggerechtshof. Di puncak struktur itu terdapat Procureur-Generaal pada Hooggerechtshofdi Batavia sebagai pejabat tertinggi Openbaar Ministerie.240Ia bertugas mewakili negara kolonial di Mahkamah Agung, mengendalikan kebijakan penuntutan, memberi instruksi kepada polisi, dan mengawasi pelaksanaan putusan pidana. Secara garis komando, Procureur-Generaalbertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal sebagai kepala pemerintahan kolonial. Pola ini menunjukkan bahwa sejak awal fungsi penuntutan dibentuk sebagai instrumen kekuasaan pemerintahan, bukan sebagai lembaga yang sepenuhnya steril dari politik kekuasaan.Pada masa pendudukan Jepang, struktur tersebut tidak dihapus, melainkan direorganisasi dan diberi istilah 238. Yumenti, %u201cKedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.%u201d239. Ahmad Sofian, %u201cPenguatan Kapasitas Jaksa Melalui Koordinasi dalam Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam RUU KUHAP: Studi Perbandingan Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia,%u201d PAMPAS: Journal of Criminal Law 6, no. 2 (June 2025): 183%u2013217, https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.42540.240. Yessyurun Oscar Janfaron Siregar and Tundjung Herning Sitabuana, %u201cKejaksaan RI dalam Lembaga Negara,%u201d Jurnal Cahaya Mandalika 4, no. 2 (2023): 692%u201396.