Page 240 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA217sekadar janji normatif.Konstitusi memberikan jalur yang relatif tegas mengenai pelaksanaan undang-undang melalui kewenangan Presiden menetapkan peraturan pemerintah. Bagi Yusril, hal ini bukan detail teknis, tetapi desain konstitusional tentang bagaimana kehendak undang-undang dijalankan. Jika undang-undang memerintahkan pengaturan lebih lanjut untuk menjalankan norma undang-undang, maka kanal pelaksanaan seharusnya diarahkan pada instrumen yang tepat dalam hierarki.330Penunjukan kanal yang tepat meningkatkan stabilitas dan akuntabilitas. Sebaliknya, delegasi yang terlalu terbuka, misalnya dengan frasa peraturan perundang-undangan yang tidak menunjuk jenis instrumen, memperbesar ruang interpretasi dan memperluas diskresi. Diskresi yang meluas pada isu jaminan bagi hakim berisiko menciptakan fragmentasi instrumen dan membuat standar perlindungan berubah-ubah.Argumentasi ini menjelaskan mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012 dapat diposisikan sebagai studi kasus yang sejalan dengan cara berpikir Yusril. Di permukaan, perkara ini mempersoalkan frasa delegatif dalam undang-undang peradilan mengenai pengaturan gaji pokok, tunjangan, hak-hak lain, dan jaminan keamanan hakim. Namun yang dipersoalkan bukan semata kesejahteraan, melainkan tertib norma pada aspek checks and balances. Jika undang-undang menyatakan hak-hak hakim dan menyerahkan pengaturan lanjutan pada kategori peraturan perundang-undangan yang luas, maka undangundang tidak memberi kepastian instrumen pelaksana. 330. ash, %u201cAturan Hak Tunjangan Hakim Perlu Penegasan.%u201d