Page 242 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA219pada pelaksana.332 Dalam sistem presidensial dengan koalisi besar, konsentrasi itu dapat berjalan mulus, karena resistensi politik melemah. Pada keadaan seperti ini, perlindungan institusional terhadap peradilan membutuhkan pagar normatif yang kuat, termasuk pagar pada jalur pengaturan kesejahteraan dan keamanan hakim.Walaupun Putusan 37/PUU-X/2012 tidak membahas hukum acara secara langsung, isu kesejahteraan dan keamanan hakim adalah prasyarat ekosistem due process. Proses peradilan yang adil memerlukan hakim yang independen, dan independensi memerlukan kondisi kerja yang tidak rentan terhadap tekanan.333 Ketika jaminan material hakim tidak memiliki kepastian jalur pengaturan, maka keberlanjutan due process ikut berada dalam risiko. Dengan kata lain, yurisprudensi yang menertibkan delegasi pengaturan kesejahteraan hakim adalah bagian dari konstitusionalisasi due process, karena ia memperbaiki prasyarat agar prosedur peradilan dapat dijalankan secara berintegritas.Akhirnya, argumentasi hukum Yusril dapat dirumuskan sebagai proposisi kontribusi teoretik untuk studi independensi kehakiman di Indonesia. Independensi kehakiman tidak hanya dijaga melalui larangan intervensi langsung, tetapi juga melalui disiplin delegasi pengaturan yang menjaga kepastian jalur pelaksanaan jaminan 332. Rati Riana and Muhammad Junaidi, %u201cKonstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Secara Ideal,%u201d Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 4 (January 2019): 275%u201383, https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.261.333. Gabrielle Appleby and Alysia Blackham, %u201cThe Shadow of The Court: The Growing Imperative to Reform Ethical Regulation of Former Judges,%u201d International and Comparative Law Quarterly 67, no. 3 (July 2018): 505%u201346, https://doi.org/10.1017/S0020589318000143.