Page 244 - Demo
P. 244
THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA221menegakkan hak-hak. Konstruksi ini membuat peradilan berada pada posisi yang rawan.335 Ia harus mengadili tindakan pemerintah, kebijakan politik, bahkan produk legislasi. Maka, jika prasyarat kemerdekaannya rapuh, peradilan dapat berubah dari penjaga konstitusi menjadi lembaga yang adaptif terhadap kekuasaan. Pada titik ini, kajian tentang kemerdekaan kehakiman menjadi kajian tentang cara kerja negara hukum secara konkret.Secara klasik, landasan normatif kemerdekaan kehakiman dirumuskan melalui gagasan pemisahan kekuasaan. Peradilan ditempatkan terpisah dari eksekutif dan legislatif agar tidak menjadi alat pemerintahan atau kepentingan politik. Namun teori modern menambahkan dimensi yang lebih kaya yakni independensi kehakiman bersifat fungsional, artinya perlindungan tidak hanya ditujukan pada institusi pengadilan secara abstrak, tetapi pada kemampuan fungsi mengadili untuk bekerja secara otonom di dalam struktur negara.Perkembangan berikutnya memperlihatkan bahwa pemisahan kekuasaan saja tidak cukup. Banyak negara memiliki konstitusi yang menjamin kemerdekaan kehakiman, tetapi peradilan tetap berada dalam bayangbayang cabang kekuasaan lain karena administrasi pengadilan, penganggaran, dan karier hakim dikendalikan secara langsung atau tidak langsung.336 Karena itu, teori kemerdekaan kehakiman kemudian bergerak menuju konsep yang lebih rinci yakni kemerdekaan kehakiman mencakup 335. Taraleigh Davis, %u201cThe %u2018Case%u2019 for Independent Courts: The Insurance Theory of Judicialization in Autocracies,%u201d Journal of Law and Courts 13, no. 1 (April 2025): 35%u201350, https://doi.org/10.1017/jlc.2024.11.336. Irving R. Kaufman, %u201cThe Essence of Judicial Independence,%u201d Columbia Law Review80, no. 4 (May 1980): 671, https://doi.org/10.2307/1122136.

