Page 284 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA261tidak lagi semata berjalan di ruang sidang, melainkan juga di ruang wacana publik yang sering kali tidak mengenal standar pembuktian.384 Dalam perspektif due process of law, kondisi semacam itu memperberat beban pembatasan hak, sebab pembatasan kebebasan bergerak berlangsung bersamaan dengan stigma sosial yang terus dipelihara.Oleh karenanya Perkara 64/PUU-IX/2011 sebenarnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai frasa %u201csetiap kali%u201d dalam Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian. Inti sengketa terletak pada desain pembatasan hak yang memungkinkan pembatasan berlangsung berulang tanpa batas kumulatif, dan pada saat yang sama minim perangkat kontrol serta kompensasi. Di sinilah konsep penjara administratif memperoleh relevansinya sebagai kritik konstitusional, yakni kritik terhadap pembatasan kebebasan bergerak yang dapat bertahan lama tanpa kepastian kapan berakhir, seolah-olah negara memegang kunci untuk mengunci hak warga negara melalui perpanjangan administratif yang tidak memiliki garis akhir yang tegas.Propaganda GoebbelsKaitan perkara pencegahan ke luar negeri yang dialami Prof. Yusril Ihza Mahendra dengan konsep propaganda gaya Goebbels terletak pada satu gejala yang sering luput dibaca oleh kacamata hukum yakni bagaimana komunikasi kekuasaan dan tindakan administratif terus menerus diulang-ulang di media massa dapat menciptakan kebenaran sosial sebelum kebenaran yuridis pernah diuji di 384. Janet Steele, %u201c%u2018Trial by the Press%u2019: An Examination of Journalism, Ethics, and Islam in Indonesia and Malaysia,%u201d The International Journal of Press/Politics18, no. 3 (July 2013): 342%u201359, https://doi.org/10.1177/1940161213484588.