Page 309 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA286Putusan tidak menata ulang kedudukan personal Pemohon, melainkan menata hubungan struktural antara warga negara dan negara dalam praktik pembatasan mobilitas. Dengan menghapus frasa %u201csetiap kali%u201d, Mahkamah menyampaikan pesan bahwa dalam negara hukum tidak boleh ada instrumen pembatasan hak yang bersifat tak bertepi. 425 Setiap pembatasan, betapa pun sah tujuannya, harus dikelilingi pagar waktu, prosedur, dan mekanisme kontrol yang jelas. Negara boleh kuat dalam penegakan hukum, tetapi tidak boleh tak terbatas dalam mengurung kebebasan warga negara tanpa horizon waktu yang pasti.Dari sudut teori negara hukum, Putusan 64/PUUIX/2011 menjadi contoh konkret bagaimana Mahkamah mengoperasionalkan asas rechtsstaat. Mahkamah tidak berhenti pada deklarasi inkonstitusionalitas, tetapi menjelaskan secara argumentatif bagaimana ketidakpastian, diskresi tanpa batas, dan ketiadaan kompensasi dapat bertransformasi menjadi bentuk lain dari penahanan preventif yang tidak dapat diterima dalam masyarakat demokratis yang menghormati hak asasi manusia.426Dengan demikian, penegasan Mahkamah dalam perkara ini tidak hanya mengoreksi satu frasa dalam UU Keimigrasian, melainkan mengirim sinyal lebih luas bahwa setiap upaya negara membatasi rights of free movement, terutama melalui pencegahan dan penangkalan, wajib tunduk pada standar 425. Tom R. Hickman, %u201cBetween Human Rights and the Rule of La Indefinite Detention and the Derogation Model of Constitutionalism,%u201d Modern Law Review 68, no. 4 (July 2005): 655%u201368, https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2005.555_2.x.426. N. W. Barber, A. Jacobson, and B. Schlink, %u201cThe Rechtsstaat and the Rule of Law,%u201d The University of Toronto Law Journal 53, no. 4 (2003): 443, https://doi.org/10.2307/3650895.