Page 348 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA325sistem PAW sehingga yang naik adalah calon dengan suara terbanyak berikutnya %u2014 tanpa seleksi baru, dan wajar masa jabatannya hanya sisa waktu.Selain itu Yusril juga menegaskan bahwa BPK bukan lembaga politik, tapi lembaga profesional konstitusional. Anggota BPK bukan wakil partai politik atau rakyat; mereka adalah auditor konstitusional. Adapun legitimasi mereka bukan lewat suara pemilih, tapi lewat seleksi profesional di DPR dengan pertimbangan DPD.468 Sehingga Pengisian jabatan kosong pun bukan dengan ambil yang nomor urut berikutnya, tetapi seleksi baru yang penuh dan berat. Dengan demikian, mengimpor model PAW legislatif ke BPK adalah salah kaprah konsep. Di DPR/DPD PAW memang tidak ada seleksi ulang, wajar hanya sisa masa jabatan. Namun seharusnya di BPK ada seleksi dan pemilihan ulang penuh, tidak rasional kalau masa jabatannya hanya sisa waktu.Ini juga berkaitan dengan karakter kerja BPK yang membutuhkan konsistensi dan kesinambungan audit, pola pikir, dan kebijakan pemeriksaan.469 Masa jabatan yang terlalu pendek (misal kurang dari 3 tahun seperti Pemohon) tidak cukup untuk menjamin konsistensi kinerja, apalagi jika sebelumnya ia harus melewati proses seleksi yang sama berat.Bagian terakhir pendapat Yusril menghubungkan analisis normatif dengan posisi konkret Pemohon dimana Pemohon telah mengikuti seleksi calon anggota BPK dengan syarat 468. Jasa and Herawati, %u201cDinamika Relasi antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Audit Keuangan Negara,%u201dhttps://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16155.469. M. Thalib, Syamsir Syamsir, dan Iswandi Iswandi, %u201cAnalisis Terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan,%u201d Limbago: Journal of Constitutional Law 2, no. 1 (February 2022): 35%u201352, https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17451.