Page 442 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA419WNI tersebut diperlakukan seolah-olah tidak boleh lagi membeli tanah atau rumah dengan dua status hak tersebut.Logika inilah yang tampak eksplisit dalam surat pengembang kepada Pemohon Ike Farida yang merujuk Pasal 35 UU 1/1974, pengembang menyimpulkan bahwa apartemen yang dibeli WNI dalam perkawinan campuran otomatis menjadi harta gono-gini yang juga dimiliki WNA, sehingga bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960. Akibatnya, pengembang menolak melanjutkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB). Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahkan mengukuhkan logika ini melalui penetapan konsinyasi, seolah-olah pembatalan pembelian apartemen itu merupakan konsekuensi alamiah dari pelanggaran Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960. Dari perspektif Pemohon, ini bukan lagi persoalan kontraktual biasa, melainkan perampasan hak yang ia telah membayar lunas, tetapi haknya untuk memiliki rusun musnah karena status perkawinannya, bukan karena status kewarganegaraannya.595Pasal 21 ayat (1) UU 5/1960 menyatakan bahwa %u201cHanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik%u201d. Norma ini, secara tekstual, inklusif dimana ia tidak membedakan WNI lajang, WNI menikah dengan WNI, maupun WNI menikah dengan WNA. Namun dalam praktik, frasa %u201cwarga negara Indonesia%u201d itu dipersempit maknanya menjadi %u201cWNI yang tidak menikah dengan WNA%u201d, atau setidaknya %u201cWNI yang tidak bercampur harta dengan WNA%u201d.596 Penafsiran administratif ini yang selanjutnya 595. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.596. Muhammad Irvan, Kurnia Warman, dan Sri Arnetti, %u201cProses Peralihan Hak Milik atas Tanah barena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran,%u201d Lambung Mangkurat Law Journal 4, no. 2 (September 2019): 148%u201361, https://doi.org/10.32801/abc.v4i2.87.