Page 446 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA423hak asasi. Ketika norma-norma UU 5/1960 dan UU 1/1974 justru digunakan untuk menolak penandatanganan AJB atau balik nama sertifikat hanya karena status perkawinan, maka dari kacamata Pemohon, negara dan aparatnya telah melangkah dari perlindungan menuju partisipasi dalam pelanggaran hak milik yang dijamin baik oleh konstitusi maupun hukum internasional.601Pemohon juga menggarisbawahi bahwa UU 5/1960 sendiri sejatinya dirancang untuk mewujudkan keadilan agraria, menghapus dualisme dan dominasi asing atas tanah Indonesia.602 Namun, melalui penafsiran administratif yang sempit, tujuan itu menjadi terbalik dimana bukan orang asing yang dihambat, melainkan warga negara sendiri yang dikunci ruang geraknya. Frasa %u201corang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak itu dalam satu tahun%u201d (Pasal 21 ayat (3) UU 5/1960) dibaca terlalu luas, sehingga efeknya bukan hanya mencegah orang asing memegang Hak Milik, melainkan juga menjerat WNI dalam perkawinan campuran yang sama sekali tidak kehilangan kewarganegaraannya. Dalam praktik, WNI tersebut ditempatkan dalam situasi di mana setiap pembelian tanah atau bangunan dengan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan dianggap berpotensi melanggar hukum agraria, sehingga para pelaku pasar%u2014developer, bank, notaris%u2014memilih menutup pintu sejak awal.601. Widanarti, Kurniawati, dan Benuf, %u201cKendala Pelaksanaan Jual Beli Properti bagi Pasangan Perkawinan Campuran.%u201d602. Hendra Sukarman dan Wildan Sany Prasetiya, %u201cDegradasi Keadilan Agraria dalam Omnibus Law,%u201d Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 9, no. 1 (March 2021): 17, https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4806.