Page 450 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA427norma tersebut adalah bentuk pengaman. Pembatasan itu dimaksudkan menutup jalur perolehan tidak langsung yang secara formal tampak tidak melanggar, namun secara substansi dapat mengakibatkan orang asing menikmati manfaat dan kontrol atas tanah nasional.Dalam kerangka itu, Pemerintah/DPR dapat memandang bahwa harta bersama dalam perkawinan bukan sekadar konsepsi internal keluarga, tetapi institusi hukum yang membawa konsekuensi terhadap rezim kebendaan dan hubungan dengan pihak ketiga. Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dinilai sebagai norma umum yang berlaku untuk semua pasangan, tanpa memandang kewarganegaraan.608 Karena itu, Pemerintah dapat menolak tuduhan bahwa Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 bersifat diskriminatif. Norma itu, menurut mereka, tidak membedakan WNI yang menikah dengan WNA dari WNI yang menikah dengan WNI melainkan perbedaan dampak yang dialami Pemohon bukan berasal dari norma perkawinan itu sendiri. Kerugian terjadi dari fakta bahwa pasangan WNA secara hukum tidak dapat menjadi subjek Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Dengan kata lain, yang dibatasi oleh UUPA adalah WNA sebagai subjek hak kebendaan tertentu dan jika dalam rezim harta bersama terdapat potensi keterlibatan kepentingan WNA, maka pembatasan itu bekerja sebagai konsekuensi logis dari asas nasionalitas agraria, bukan sebagai perlakuan tidak setara terhadap WNI.609608. Justitia Henryanto Ghazaly, %u201cKepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran,%u201d JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 5, no. 1 (September 2019): 117, https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.183.609. Norayanti, Pristika Handayani, and Dwi Afni Maileni, %u201cTantangan Perkawinan Beda Negara.%u201d