Page 449 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA426merampas hak milik atas tanah dan bangunan yang dijamin oleh UUD 1945, DUHAM, dan prinsip-prinsip negara hukum.606 Dengan membawa persoalan ini ke Mahkamah, Pemohon pada dasarnya sedang menantang negara untuk menjawab pertanyaan mendasar yakni apakah WNI yang memilih pasangan hidup dari kewarganegaraan lain harus bersedia diturunkan derajatnya menjadi warga negara setengah hak di bidang keperdataan, ataukah negara bersedia mereformulasi kerangka normatifnya agar perlindungan atas tanah nasional tidak dibayar dengan harga mahal berupa diskriminasi terhadap warganya sendiri.607Bantahan Dari sudut pandang Pemerintah dan DPR, perkara ini dapat ditempatkan bukan sebagai persoalan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran, melainkan sebagai konsekuensi rasional dari arsitektur hukum agraria nasional yang sejak awal dibangun untuk melindungi asas nasionalitas tanah. Dalam kerangka UU 5/1960, pembatasan subjek Hak Milik dan Hak Guna Bangunan pada warga negara Indonesia bukan kebetulan teknis, melainkan merupakan kebijakan dasar negara untuk memastikan tanah dan sumber daya agraria tidak menjadi komoditas yang dikuasai oleh orang asing melalui berbagai skema. Karena itu, ketika Pasal 21 ayat (3) UUPA menyebut kewajiban melepaskan hak jika orang asing memperoleh Hak Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, Pemerintah dapat menegaskan bahwa 606. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.607. Agus Sahbani, %u201cPelaku Kawin Campur Gugat UU Agraria dan UU Perkawinan,%u201d Hukum Online, June 11, 2015, https://www.hukumonline.com/berita/a/pelakukawin-campur-gugat-uu-agraria-dan-uu-perkawinan-lt55796036aaf55/.Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015