Page 451 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA428Argumen ini lazim diikuti oleh dalil mengenai kepastian administrasi pertanahan. Pemerintah dapat menekankan bahwa sistem pertanahan menuntut standar yang objektif dan mudah diverifikasi. Aparat pertanahan, PPAT, notaris, pengembang, dan perbankan membutuhkan parameter yang jelas untuk menilai apakah suatu transaksi berpotensi melanggar pembatasan subjek hak.610 Jika rezim harta bersama dianggap tidak relevan atau dapat diabaikan ketika salah satu pasangan WNA, maka Pemerintah dapat berargumen bahwa hal itu menciptakan ketidakpastian dan membuka ruang rekayasa. Misalnya, tanah secara formal didaftarkan atas nama WNI, namun secara ekonomi dan kontrol faktual sebenarnya berada pada WNA melalui perjanjian internal keluarga, pembiayaan, atau hubungan penguasaan. Dalam kacamata Pemerintah, model penguasaan semacam itu adalah titik rawan yang hendak dicegah oleh UU 5/1960. Karena itu, kehati-hatian pelaku pasar dan aparat pertanahan dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap kehendak UU 5/1960, bukan tindakan diskriminatif.Pemerintah/DPR juga dapat menegaskan bahwa UU 1/1974 sudah menyediakan mekanisme pengecualian melalui perjanjian perkawinan. Pasal 29 UU 1/1974 mengizinkan pemisahan harta, namun mensyaratkan perjanjian tersebut dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Bagi Pemerintah, pembatasan waktu ini tidak dimaksudkan untuk menjebak pasangan, melainkan untuk melindungi kepastian dan keadilan bagi pihak ketiga. Perjanjian 610. Muhamad Rizki, %u201cTanggung Jawab Notaris terhadap Isi Perjanjian Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps),%u201d Unes Journal of Swara Justisia 8, no. 3 (October 2024): 524%u201336, https://doi.org/10.31933/mnz4yr48.