Page 448 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA425dua orang dewasa yang cakap hukum secara sadar ingin merubah pengaturan harta mereka demi menyesuaikan diri dengan ketentuan agraria dan melindungi hak-hak keperdataan mereka, mengapa hukum melarang mereka? Larangan membuat atau mengubah perjanjian kawin setelah perkawinan berjalan, dalam konteks ini, memperkuat diskriminasi sipil: ia menutup salah satu jalan korektif yang paling rasional dan sah secara moral.Dari rangkaian argumentasi tersebut, tampak bahwa diskriminasi sipil terhadap WNI dalam perkawinan campuran bekerja di beberapa level sekaligus. Pada level normatif, pemaknaan terhadap Pasal 21 dan 36 UU 5/1960 serta Pasal 35 dan 29 UU 1/1974 menghasilkan efek yang berbeda terhadap dua kelompok WNI yakni mereka yang menikah dengan sesama WNI dan mereka yang menikah dengan WNA. Pada level administratif dan pasar, interpretasi ini menjelma menjadi kebijakan internal pengembang, bank, dan notaris yang secara sistematis menolak WNI dalam perkawinan campuran sebagai subjek Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Pada level praksis, warga negara yang seharusnya berada dalam posisi setara dipaksa memilih antara hak sipil atas tanah dan hak personal untuk menikah dengan pasangan lintas kewarganegaraan dimana hak yang satu dikorbankan untuk mempertahankan yang lain.Inilah inti dari tuduhan diskriminasi yang dibawa Pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Diskriminasi itu tidak tampak pada satu pasal yang secara eksplisit melarang, tetapi pada keseluruhan desain normatif dan praktik administratif yang, bila diurai, berujung pada satu kesimpulan pahit: status kawin dengan WNA telah dijadikan dasar untuk