Page 453 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA430legislatif yang masuk dalam ruang kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak melanggar inti hak konstitusional secara tidak proporsional.Dalam merespons dalil diskriminasi, Pemerintah/DPR juga dapat mengajukan argumen tentang sifat pembedaan yang relevan secara konstitusional. Mereka bisa menyatakan bahwa perbedaan perlakuan tidak selalu identik dengan diskriminasi yang dilarang. Pembedaan yang berbasis alasan objektif dan rasional, terutama untuk melindungi tujuan konstitusional tertentu, masih dimungkinkan. Dalam perkara ini, tujuan yang dilindungi adalah asas nasionalitas agraria dan pencegahan penguasaan tanah oleh orang asing. Maka, jika WNI yang menikah dengan WNA mengalami konsekuensi tertentu dalam akses terhadap Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, hal itu dapat dibingkai sebagai efek dari kebijakan agraria yang legitimate dan bukan stigmatisasi atas status perkawinan. Pemerintah dapat menambahkan bahwa Pemohon tidak kehilangan hak untuk bertempat tinggal karena masih tersedia alternatif hak, misalnya Hak Pakai, atau bentuk pengaturan lain yang tetap kompatibel dengan UU 5/1960.613 Dengan demikian, menurut Pemerintah, tidak tepat menyatakan bahwa negara merampas hak tempat tinggal namun yang terjadi adalah penyesuaian bentuk hak agar selaras dengan kebijakan agraria.Terakhir, Pemerintah/DPR dapat mengajukan argumen institusional mengenai peran Mahkamah Konstitusi dan ruang kebijakan pembentuk undang-undang. Mereka dapat menyatakan bahwa persoalan yang diajukan Pemohon pada 613. Yoga Nasa Prastyawan, %u201cPenyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran di Indonesia,%u201d Media of Law and Sharia 2, no. 4 (October 2021): 316%u201328, https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12813.