Page 454 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA431dasarnya menyangkut desain kebijakan hukum keluarga dan agraria yang kompleks.614 Hal ini melibatkan pertemuan antara kebebasan individu, kepastian transaksi, perlindungan pihak ketiga, dan kepentingan nasional. Dalam perspektif ini, perubahan desain norma%u2014misalnya membuka perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan pun%u2014adalah pilihan kebijakan legislatif. Mahkamah Konstitusi, menurut argumen ini, sebaiknya tidak menggantikan pertimbangan pembentuk undang-undang dengan preferensi baru, kecuali jika terbukti terdapat pelanggaran konstitusional yang nyata dan tidak proporsional. Dengan kata lain, Pemerintah/DPR dapat mendorong Mahkamah untuk menerapkan sikap kehatihatian, karena koreksi yudisial yang terlalu jauh berpotensi mengganggu stabilitas sistem hukum perdata dan kepastian pertanahan.Keseluruhan argumen kontra tersebut, jika dirangkai, berangkat dari satu premis bahwa pembatasan hak kebendaan tertentu dalam perkawinan campuran bukanlah reduksi kewarganegaraan WNI, melainkan instrumen untuk menjaga integritas asas nasionalitas agraria dan kepastian hukum transaksi. Dalam kerangka itu, Pemerintah/DPR cenderung menilai bahwa keberatan Pemohon seharusnya diarahkan bukan pada pengujian konstitusional norma, melainkan pada perbaikan kebijakan administratif dan sosialisasi mekanisme perjanjian perkawinan sebelum perkawinan. Dengan demikian, perbedaan dampak yang dialami Pemohon diposisikan sebagai konsekuensi yang 614. Moh. Faizur Rohman, %u201cImplikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan,%u201d Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 7, no. 1 (September 2017): 1%u201327, https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27.