Page 459 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA436Pasal 21 dan 36 UUPA tidak boleh dipahami secara terputus dari konteks lahirnya, dari tujuan nasionalistiknya, maupun dari perkembangan konstitusional setelah amandemen UUD 1945.619 Demikian pula, Pasal 35 UU 1/1974 tidak boleh dibaca sehingga meniadakan hak milik warga negara yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Tugas Mahkamah, dalam pandangan Yusril, bukan sekadar menyatakan pasal-pasal itu konstitusional atau inkonstitusional secara hitam putih, melainkan membangun jembatan penafsiran yang menjaga koherensi sistem hukum sambil memastikan bahwa hak konstitusional warga negara tidak dikorbankan.Yusril kemudian memperluas horizon argumentasinya ke ranah hukum tata negara. Ia mengingatkan bahwa ketika UU 5/1960 disusun, Indonesia tengah berada dalam transisi dari UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959. Pada periode itu, katalog hak asasi manusia dalam konstitusi belum sekuat setelah amandemen.620 Begitu pula saat UU 1/1974 diundangkan tahun 1974, pembentuk undang-undang belum membayangkan lanskap konstitusional pasca-1999, di mana hak atas pembentukan keluarga (Pasal 28B UUD 1945), hak atas hak milik pribadi (Pasal 28H ayat (4) UUD 1945), dan prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) ditegaskan secara eksplisit. Karena itu, tidak mengherankan bila rezim hukum positif lama menyimpan residu ketidakselarasan dengan paradigma hak asasi manusia yang kini diakui konstitusi.619. Ash, %u201cKonsekuensi Kawin Campur Butuh Tafsir MK.%u201d620. Enju Juanda, %u201cEksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian atas Pelanggarannya dalam Negara Hukum Republik Indonesia,%u201d Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 8, no. 1 (March 2020): 98, https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3290.