Page 462 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA439perkawinan campuran, dapat menyusun pengaturan mengenai harta mereka sepanjang tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Peran Mahkamah di sini bukan untuk menggantikan desain kebijakan pembentuk undang-undang, tetapi untuk memastikan bahwa kebijakan itu tidak berujung pada penghapusan hak milik warga negara secara terselubung.Pada titik akhir kesaksiannya, Yusril merangkum kegelisahannya dalam satu kalimat yang cukup tajam yakni sangatlah aneh jika hak seorang warga negara Indonesia justru berkurang karena ia melakukan perkawinan dengan warga negara asing.624 Dalam logika negara hukum demokratis, hak asasi dan hak konstitusional seharusnya bergerak dalam arah yang kumulatif dan saling menguatkan, bukan saling mengurangi. Hak untuk kawin, hak untuk membentuk keluarga, hak untuk memilih pasangan hidup, seharusnya berjalan seiring dengan hak memiliki properti, hak bertempat tinggal, dan hak atas kepastian hukum yang adil. Di sinilah, menurutnya, Mahkamah Konstitusi dipanggil bukan sekadar sebagai penjaga teks UUD 1945, tetapi sebagai penafsir yang memastikan bahwa wajah konstitusi tidak berubah menjadi wajah diskriminasi sipil berkedok perlindungan tanah nasional.625Dengan demikian, Pendapat Ahli Yusril dalam perkara ini bukan hanya catatan teknis tentang konflik antara pasal-pasal UU 5/1960 dan UU 1/1974, tetapi sebuah ajakan intelektual bagi Mahkamah untuk menata ulang cara negara 624. ASH, %u201cKonsekuensi Kawin Campur Butuh Tafsir MK.%u201d625. Nita Aidila Fitri, %u201cPengelolaan Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan yang Merugikan Pihak Ketiga Pasca-Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015,%u201d Jurnal Officium Notarium 1, no. 1 (April 2021), https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art16.