Page 461 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA438pilihan perkawinan tertentu dengan mencabut hak milik atas tanah.Karena itu, ia mengusulkan agar Mahkamah membaca frasa-frasa kunci dalam UU 5/1960 dan UU 1/1974 secara lebih halus. Kata %u201cwarga negara Indonesia%u201d dalam Pasal 21 dan 36 UU 5/1960, dalam pandangannya, harus dipahami sebagai semua WNI tanpa diskriminasi status perkawinan, termasuk mereka yang menikah dengan WNA, sepanjang yang tercatat sebagai pemegang hak dalam sertifikat adalah WNI tersebut. Adapun frasa %u201charta bersama%u201d dalam Pasal 35 UU 1/1974 tidak boleh serta-merta diperlakukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa WNA telah %u201cikut memiliki%u201d hak milik atau hak guna bangunan dalam pengertian agraria, kecuali dan sampai terjadi peristiwa hukum yang secara nyata memindahkan bagian hak tersebut kepadanya.622Di sisi lain, Yusril tidak menutup mata terhadap kekhawatiran pembentuk undang-undang tentang perlindungan kepentingan pihak ketiga dan stabilitas lalu lintas hukum. Perjanjian perkawinan, sebagaimana diatur Pasal 29 UU Perkawinan, memang dirancang antara lain sebagai mekanisme untuk memberi kepastian bagi pihak ketiga terkait pemisahan harta.623 Namun menurutnya, kekhawatiran itu sudah diantisipasi oleh asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Para pihak, termasuk pasangan dalam 622. Anak Agung Alit Raka Ramayudha, %u201cKedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran di Indonesia,%u201d Jurnal Analisis Hukum 6, no. 2 (September 2023): 278%u201390, https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4799.623. Sri Ahyani, %u201cImplikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,%u201d Jurnal Wawasan Yuridika 2, no. 1 (March 2018): 84, https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.164.