Page 460 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA437Dalam posisi inilah peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting. Menurut Yusril, meskipun norma konstitusi lahir belakangan, Mahkamah tetap berwenang menggunakannya sebagai batu uji terhadap undangundang yang sudah ada. Artinya, norma UU 5/1960 dan UU 1/1974 tidak bisa lagi dinilai semata-mata dari rasionalitas historisnya pada era 1960-an dan 1970-an, tetapi harus ditimbang dengan standar konstitusional yang berlaku sekarang. Jika ternyata penerapan tekstual pasal-pasal itu mengakibatkan seorang warga negara Indonesia kehilangan hak milik atas tanah hanya karena menikah dengan WNA, padahal kewarganegaraannya tetap dipertahankan, maka di situlah tugas Mahkamah untuk melakukan koreksi, baik melalui pembatalan frasa tertentu maupun melalui penafsiran konstitusional yang menegaskan batasan makna.621Dari sinilah, tampak jelas bahwa posisi Yusril bukan sekadar membela hak individual pemohon atau membela kelompok WNI dalam perkawinan campuran. Ia sedang mengingatkan bahaya sebuah konstruksi hukum yang membuat hak konstitusional berkurang karena seseorang menjalankan hak konstitusional lainnya. Seorang perempuan WNI berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B UUD 1945), tetapi dalam praktik, jika ia menikah dengan WNA tanpa perjanjian pisah harta, haknya untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan seolah dibatasi oleh logika penafsiran administratif. Di sini, Yusril melihat paradoks bahwa negara menjamin hak membentuk keluarga, tetapi konfigurasi pengaturan turunannya justru menghukum 621. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015