Page 467 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA444kehilangan kedaulatan hukum setelah menikah.Dalam bagian lain pertimbangannya, Mahkamah mengaitkan kembali logika perjanjian perkawinan ini dengan UUPA dan persoalan hak milik atas tanah. Mahkamah mengakui bahwa sistem agraria Indonesia memang menganut asas bahwa hanya WNI yang dapat menjadi pemegang hak milik atas tanah. Namun, Mahkamah sekaligus menyadari bahwa dalam praktik, penafsiran administratif atas hubungan antara UUPA dan UU Perkawinan menyebabkan WNI yang menikah dengan WNA seolah-olah kehilangan hak milik sejak awal. Ketika setiap harta yang dibeli selama perkawinan secara otomatis dianggap harta bersama dalam arti dimiliki juga oleh pasangan WNA, maka larangan kepemilikan bagi orang asing berbalik menjadi larangan terselubung bagi WNI dalam perkawinan campuran untuk membeli tanah dengan status Hak Milik atau HGB.632 Inilah bentuk diskriminasi sipil yang sejak awal dikeluhkan Pemohon. Mahkamah tidak merinci ulang seluruh narasi diskriminasi itu, namun Mahkamah berupaya untuk memberikan sebuah perbaikan hukum. Hal ini dilakukan dengan cara memperluas jangkauan perjanjian perkawinan agar dapat dibuat selama dalam perkawinan, Mahkamah pada hakikatnya menyediakan jalan keluar konstitusional bagi WNI dalam perkawinan campuran. Mereka diberi ruang untuk menyusun perjanjian pemisahan harta, sehingga status hak atas tanah yang mereka peroleh dapat dipertahankan sebagai hak milik pribadi WNI dan tidak 632. Ketut Oka Setiawan, %u201cHukum Perkawinan Campuran dan Hak atas Tanah di Indonesia,%u201d Hukum Dan Demokrasi (HD) 23, no. 4 (September 2023): 190%u2013211, https://doi.org/10.61234/hd.v23i4.33.