Page 470 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA447sebagai norma default yang dapat disesuaikan melalui perjanjian yang lebih adil.Mahkamah sejalan dengan Yusril ketika menegaskan kembali kesetaraan kedudukan suami-istri dan kapasitas hukum istri dan juga mengangkat kebebasan berkontrak sebagai hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi secara irasional oleh rumusan teknis.635 Selain itu, Mahkamah juga mengakui kebutuhan untuk membaca ulang hubungan antara harta bersama dan hak atas tanah serta menyediakan ruang bagi warga negara dalam perkawinan campuran untuk mempertahankan hak milik melalui perjanjian pemisahan harta.Dengan demikian, bagian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat dipahami sebagai momen penting di mana Mahkamah tidak hanya menyelesaikan sengketa konstitusional konkret yang dialami Pemohon, tetapi juga melakukan koreksi struktural terhadap cara negara memandang warga negara dalam perkawinan campuran. Dari rezim yang sebelumnya membuat sekelompok WNI seolah-olah kehilangan sebagian hak sipilnya, Mahkamah mengarahkan hukum ke posisi yang lebih sejalan dengan asas persamaan, kebebasan berkontrak, dan penghormatan terhadap hak milik.636 Dan di balik pergeseran itu, suara dan pengalaman Yusril%u2014baik sebagai ahli maupun sebagai WNI yang pernah sendiri 635. Istiqomah and Jumni Nelli, %u201cUrgensi Perjanjian Perkawinan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,%u201d MASADIR: Jurnal Hukum Islam 5, no. 01 (April 2025): 1074%u201390, https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1535.636. Jihan Khairunnisa, %u201cAkibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hak Tanah Pelaku Kawin Campur,%u201d Justitia et Pax 35, no. 2 (January 2020), https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2497.