Page 95 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA72tidak ada. Hal ini sangat merugikan hak konstituional ormas itu sendiri, karena telah kehilangan legitimasi sosial dan politik sebelum benar-benar dapat membela diri. Perppu Ormas memperkenalkan larangan terhadap paham yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dengan rumusan yang sangat umum. Hal ini dianggap memberikan kewenangan penafsiran yang bebas kepada rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Dalam kasus Hizbut Tahrir Indonesia, misalnya, Menteri Hukum dan HAM cukup menerbitkan keputusan pencabutan status badan hukum setelah pemerintah menyatakan ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila. Tidak pernah ada persidangan yang sejajar, di mana kedua pihak membawa bukti dan argumen di hadapan hakim independen sebelum putusan diambil.Model pengaturan tersebut menempatkan organisasi kemasyarakatan dalam posisi yang lebih rentan. Sebelum perubahan melalui Perppu Ormas, masih terdapat jaminan bahwa langkah paling berat berupa pembubaran atau pencabutan status badan hukum akan diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan yudisial, sehingga organisasi memiliki ruang pembelaan sebelum akibat hukum dijalankan.122 Setelah Perppu Ormas berlaku, konsekuensi hukum cenderung ditentukan terlebih dahulu melalui penilaian administratif pemerintah, sementara akses ke pengadilan bergeser menjadi mekanisme pengujian setelah keputusan dilaksanakan. Pergeseran ini menimbulkan persoalan effective remedy karena dampak sosial dan kelembagaan dari pencabutan sering kali sudah terjadi 122. Sukadi, %u201cAsas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia.%u201d