Page 96 - Demo
P. 96


                                    THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA73pada saat proses peradilan belum dimulai.123Asas contrarius actus sendiri pada dasarnya dikembangkan untuk menjaga konsistensi dalam sistem keputusan administrasi. Prinsipnya sederhana, pejabat yang menerbitkan keputusan pada umumnya juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau mengubah keputusan tersebut, seperti dalam relasi pemberian dan pencabutan izin atau pengangkatan dan pemberhentian pejabat. Dalam batas tertentu, desain demikian dapat dibenarkan secara administratif karena meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas internal pemerintahan sepanjang disertai dasar kewenangan yang jelas, alasan yang sah, serta prosedur yang tertib.124Salah satu ciri penting negara hukum adalah keharusan bahwa setiap pembatasan hak asasi manusia dapat diuji di hadapan pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Saat pembubaran organisasi, pelabelan anti-Pancasila, dan pencabutan status badan hukum sepenuhnya diletakkan di tangan eksekutif dengan mengandalkan contrarius actus, maka fungsi ini terancam menyusut.125 Negara bergerak ke arah yang oleh sebagian penulis disebut sebagai %u201cnegara administratif%u201d di mana negara yang lebih mengandalkan perintah pejabat ketimbang putusan hakim.123. Muhammad Yasin Izhharulhaq, Adrian E Rompis, and Amelia Cahyadini, %u201cThe Role of The Contrarius Actus Principle in Oversight of The Growth and Development of Community Organizations,%u201d Yustisia Jurnal Hukum 8, no. 3 (February 2020): 432, https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.31702.124. Enis Tristiana et al., %u201cLegal Analysis of the Application of the Principle of Contrarius Actus Related to the Cancellation of Documents to Fulfil Citizen%u2019s Rights in Population Administration at the Population and Civil Registration Office,%u201d Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 22, no. 1 (March 2025), https://doi.org/10.21831/jc.v22i1.1283.125. Faiq Tobroni, %u201cParadigma HAM Dalam Pembatasan Organisasi Masyarakat Keagamaan Kontra Pancasila,%u201d Istinbath%u202f: Jurnal Hukum 16, no. 2 (November 2019): 130, https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i2.1701.Pada halaman 73, bagian yang ditandai seharusnya ditambahkan spasi antar kata. Kata dimana pada ujung halaman seharusnya ditulis di mana
                                
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100